“Kalau begini terus keadaanya, rasanya aku ingin kembali saja ke zaman Sayyidina Umar!”, kata seorang tetangga suatu hari, Wak Karim namanya. Saya heran dan bertanya sebabnya, “lha, kau ingat kisah khalifah Umar, bukan? Beliau secara rutin menyamar berkeliling kota setiap malam, hanya untuk mengetahui apakah ada rakyatnya yang kelaparan.”

Ah, saya tersenyum mendengar penuturan lugu orang tua itu. Entah senyuman lucu, atau getir, yang jelas saya sekarang tahu mengapa “statemen berani” seperti itu muncul dari pemikiran seorang petani kampung. Kehidupan semakin berat bagi para petani karet, akibat harga karet yang tak kunjung membaik. Sementara harga sembako terus meroket. BLT dan beras bersubsidi tak pernah mampir ke kampung kami, padahal hampir semua KK di RT kami layak menerima bantuan “recehan” dan beras berulat itu. Kami termarginalkan. Kami tak dihiraukan. Maka, tak salah jika Wak Karim lantas merindukan sejarah manis zaman khalifah Umar.

Dulu saya pernah belajar sedikit sejarah, pernyataan “kembali ke masa Khalifah” yang meluncur polos dari mulut seorang petani itu, justru adalah sebuah wacana “besar” yang telah menjadi polemik sepanjang sejarah. Itu adalah isu panas melingkupi ranah paling sensitif perpolitikan Islam. Baik di Indonesia maupun dunia internasional.

AL Azhar
AL Azhar; 30.000 orang menyaksikan perdebatan akbar tentang khilafah th 1992 di Cairo

Bulan Januari 1992 di Cario, 30.000 orang telah menyaksikan perdebatan paling akbar tentang kemungkinan “penerapan syariat Islam” dan lembaga “khilafah” di Mesir. Pro dan kontra dalam perdebatan itu terus berlanjut hingga salah seorang narasumbernya terbunuh lima bulan kemudian.

Farag Fouda, sang narasumber di bunuh oleh kelompok yang mengaku berseberangan pemikiran.

Di Indonesia, perdebatan mengenai syariat Islam mulai terjadi bahkan ketika negara ini masih berupa embrio. Para Founding Fathers negeri ini beradu pendapat secara sengit tatkala sebagian dari mereka ingin agar Syariat Islam disematkan dalam sila pertama Pancasila.

Walau akhirnya para politisi perintis itu sepakat untuk menghilangkan Syariat Islam dari teks Pancasila, bukan berarti perdebatan dan keinginan untuk mengusung ide “khilafah” berhenti sampai disitu. Wacana itu terus menggelinding bak bola salju menuruni lereng bukit, makin besar dan terus membesar. Apalagi ketika ide keterbukaan dan kebebasan berpendapat mulai memperoleh tempat terhormat, keinginan sebagian kelompok Islam itu semakin senter terdengar.

Berbagai kajian ilmiah, buku, majalah, tabloid dan koran-koran selalu ramai peminat ketika isu sensitif ini diangkat. Silakan buka situs POLITIKANA, forum maya pemerhati dan kritikus politik, smua postingan yang mengupas tema “Syariat Islam” dan atau “khilafah”, selalu sesak komentar pro dan kontra.

In my “sok tau” opinion, akar dari mengemukanya wacana “khilafah” adalah semakin memudarnya kredibilitas sistem demokrasi ala barat. Sistem yang dianggap paling ideal untuk masyarakat modern itu ternyata tdk mampu menjawab persoalan fundamental; kestabilan global dan moralitas masyarakat modern. HAM, kesetaraan gender, kebebasan absolut, dan produk-produk lain demokrasi, tdak membuat kondisi masyarakat sekarang menjadi semakin baik. Kemajuan di segala bidang; ekonomi, teknologi, status sosial, kesehatan, dll harus di bayar oleh kehancuran di lebih banyak bidang; kriminalitas merajalela, kemiskinan, peperangan, munculnya beragam fenomena “masyarakat sakit”, dan lain sebagainya. Hukum di buat tidak lebih dari flagiat mutlak “HUKUM RIMBA”, siapa kuat dia dapat, siapa punya duit dia punya hak.

Apa arti demokrasi kalau ujung-ujungnya mantul oleh hak istimewa “veto”, dan siapa punya veto kalau bukan mereka yang punya kuasa. Ketika bertemu veto demokrasi tak lebih dari “tahi”, hina!

Bagaimana dengan sistem “khilafah”? Sistem yang semua sendinya berdasarkan Syariat Islam? Farag Fouda-kritikus Mesir yang terbunuh akibat pandangan negatifnya terhadap “khilafah”, berpendapat bahwa zaman kekhalifahan sebenarnya bukanlah zaman keemasan, melainkan zaman biasa, bahkan banyak jejak-jejak “memalukan”.

Ketika khalifah Utsman ditengarai menyelewengkan keuangan negara, banyak kalangan menginginkan beliau meletakkan jabatan. Apa daya para pemikir Islam zaman itu tidak menemukan dasar hukum dan dalil tepat untuk melengserkan Utsman, tak ada dalil suksesi, maka tak ada jalan lain selain membunuhnya, dan menistanya. Di temukan ribuan keping dirham emas dalam brankas pribadi khalifah Utsman.

Selain Utsman, khalifah Ali juga terbunuh akibat konflik politik yang meruncing. Dalam periode dinasti-dinasti kekhalifahan selanjutnya, pembunuhan dan penyingkiran lawan politik adalah hal yang biasa. Farag Fouda mem andang, tak ada dalil-dalil legal dalam syariah yang mengatur hal-hal pelik semacam “suksesi politik” dan lain-lain.

Juga just in my sok tau opinion, ketika mewacanakan “khilafah”, perlu dicari model ideal agar kajian dan studi-studi ilmiah mendapat banyak perbandingan dan referensi. Menjadikan zaman Rasulullah sebagai model? Jelas tidak akan klop karena kondisi sosial masyarakat sekarang sudah sedemikian kompleks. Zaman khulafaurasyidin? Seperti kata Farag Fouda tadi, begitu banyak kekurangan dan kekosongan hukum yang tak akan terisikan oleh dalil-dalil syariah.

Atau menjadikan Arab Saudi dewasa ini sebagai model, turut asyik menjadi “boneka” paman Amerika? Atau Iran, dimana Sang Imam begitu mudah menghalalkan darah seseorang (kemudian kepalanya dihargai dengan uang) hanya karena perbedaan pandangan?

“Uh, kok masalahnya jadi serumit itu ya?” sungut Wak Karim ketika saya selesai menguraikan sedikit hal tentang khilafah. “kalau begitu, semuanya kembali ke pribadi masing-masing ya, mau khilafah mau demokrasi mau komunis, kalau dasarnya bejat ya tetap saja korup!” Nah lho, Wak Karim yang watak dasarnya kritis, tetap mampu berpikir kritis meski tiap harinya lebih banyak konsumsi singkong ketimbang nasi, yang kini harga berasnya membuat kami semakin murung.

Thanks to Arwan Atrofu for u’r support, baik moril maupun materil…