Pemilu legislatif usai sudah. Saya punya satu catatan kecil yang bagi saya cukup menarik, ketika mengamati kampanye-kampanye para politisi di daerah saya. Cukup lama saya memendam “catcil” itu sebatas pada primbon pribadi, sebab saya tak ingin orang akan lantas mencap saya sebagai manusia sirik, tukang iri, punya ambisi, punya sentimen tertentu terhadap orang, organisasi, atau masyarakat tertentu. Tidak, saya tetap buruh tani kecil, meski mungkin kerap berpikir kritis.

kalaupun hari ini saya mempublish pemikiran itu, ini sebatas pada pemikiran kecil yang tertuang dalam sebuah “diary virtual”, tak akan punya dampak apapun, tak ada tujuan politis apapun.

Catatan apa sih? Tentang para caleg yang begitu jor-joran hingga ada yang sampai menggadaikan rumah, bahkan juga ada yang menggadaikan SK PN? Bukan, itu humor tak lucu yang semua orangpun sudah tahu.

Catatan saya adalah, tentang satu “titel” yang rupanya menjadi kebanggaan siapapun orang yang menyandangnya, lebih dari gelar kehormatan apapun. Titel yang bahkan lebih berharga ketimbang gelar doktor atau profesor, titel yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa diperoleh dengan intimidasi dan todongan. Titel yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan, ya… sebuah anugerah dari Tuhan, tidak bisa dipindahtangankan, tidak akan diperjualbelikan, hanya bisa diwarikan; turun temurun.

Titel tersebut cukup sederhana sebenarnya, telah begitu akrab di telinga. Karena hampir semua politisi memajang titel itu di bawah namanya, memasangnya dalam poster besar dan kecil, merangkaikannya dalam setiap kalimat-kalimat jargon. Titel yang diyakini bakal menjadi magnet besar untuk menarik simpatisan.

Titel, yang tak akan bisa dikalahkan oleh titel apapun: PUTERA DAERAH. “Putera daerah” adalah jimat, seorang politisi, mulai yang kelas RT hingga kelas kabupaten atau provinsi, wajib menyandang gelar terhormat ini.

Perhatikan, hampir semua caleg berkampanye tanpa lupa menyertakan embel-embel “asli putera daerah”. Titel itu hampir selalu menjadi sorotan utama kampanye mereka.

Masuk akal, wajar dan sangat bisa diterima, karena naluri dasar manusia dalam memilih adalah “dekat”, mana yang lebih dekat dengan kita, dekat dalam arti verbal atau dekat secara emosional. Ketika seorang calon pemimpin tanpa ragu mengidentifikasikan dirinya sebagai “putera asli daerah”, maka dia telah memposisikan dirinya sedekat mungkin dengan konstituen. Dan kita, para pemilih, tak akan memilih “malaikat dari seberang”, jauh, tak kelihatan. Biarpun mendekat, seperti “kucing dalam karung”.

Lalu, apa masalahnya? Tidak ada masalah, ini cuma sebuah catatan, juga sebuah peringatan, terutama untuk saya. Bahwa berpikirlah seribu kali sebelum terjun ke hingar-bingar perpolitikan di kampung saya, saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tak punya apa-apa, karena memang saya hanyalah pendatang. Bagaimanapun, gelar “putera daerah” akan terus dan selalu menjadi tameng, apalagi di era desentralisasi seperti sekarang ini, “DARI DAERAH, OLEH DAERAH, UNTUK DAERAH”

Walah, jangan-jangan Adyaswara kepengen juga berpulitik? Wahaiahaha…saya tak mau capek-capek, jadi orang kecil saja capek, bagaimana jadi orang besar? Membawa perut sendiri saja kerepotan…🙂