Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung

Ingatkah engkau tragedi sampit? *Hhiiiii… Serreeem!!*. Aku bukan mau membuka luka lama, tidak! Aku tidak ingin mengungkit sejarah tragis itu. Bagi kita, itu adalah mimpi buruk yang mesti dilupakan dari kenangan, itu adalah sejarah hitam yang harus di hapus dari catatan perjalanan kebangsaan kita.

Lalu mengapa aku menuliskan kata menakutkan itu lagi? Ah….karena beberapa hari yang lalu seorang caleg mengangkat isu itu dalam pidato kampanyenya. **Tak Percaya???

Kunjungan ‘silaturahiem’ para caleg ke kampung kami terus berlangsung. Total sudah empat orang yang datang, rencananya masih ada tiga atau empat lagi. Dari 37 orang Calon Legislatif di kecamatan kami, jumlah caleg yang datang boleh di bilang ‘sedikit’, kami tak tahu sebabnya, apakah karena kampung kami cukup ‘terpencil’, atau karena mayoritas masyarakatnya adalah orang-orang ‘JAWA’? Mudah-mudahan bukan itu sebabnya.

Pak caleg-yangasli melayu, berpidato panjang lebar, gayanya simpatik dan bahasanya mudah difahami. Tentang pentingnya pembauran (asimilasi) di kalangan penduduk pendatang. “Di mana bumi di pijak, di situ langit di junjung”, katanya ber-peribahasa.

Yang membuat aku kaget, Pak caleg tiba-tiba mengungkit soal sampit, sebagai ilustrasi pidatonya. Katanya, konflik itu terjadi karena kesalah-fahaman dan tidak maksimalnya pembauran.

Tentu saja aku bingung, mengapa Pak caleg bicara soal pentingnya ‘asimilasi’? Apa hubungannya dengan kampanye pencalonannya? Aku baru mengerti ketika Pak caleg mengakhiri pidatonya dengan kalimat ini: “Sebagai masyarakat yang cerdas, kita bukan memilih caleg berdasarkan apakah dia jawa atau melayu, melayu-jawa sama saja. Tetapi yang penting adalah, siapa diantara caleg itu yang bisa mengakomodasi semua kalangan di masyarakatnya. Saya asli Melayu, istri saya Jawa. Saya siap mewakili berbagai kalangan dan menengahi perbedaan atau konflik apapun di tengah ke-majemukkan kita.” Benar-benar pidato hebat.

Tapi soal Sampit, aku malah merasakan itu sebagai bentuk intimidasi. Seakan-akan dia hendak mengancam, ‘jika kalian tak memilihku, nasib kalian mungkin bisa seperti nasib orang madura di Sampit’. Bulu kudukku jadi merinding.

Di mana bumi di pijak disitu langit di junjung, menurutku adalah peribahasa yang bisa diartikan bias. Pengertian normatif mungkin adalah, “kami yang asli Jawa harus tunduk dan taat pada hukum adat setempat.” Tetapi apakah ini harus berarti ‘asimilasi’? Kami Jawa, punya identitas dan ekspresi budaya Jawa, haruskah itu semua kami tanggalkan demi pembauran? Demi menghindari terjadinya konflik semacam tragedi Sampit ? Pertanyaan ini tak pernah sempat kuajukan.

Polemik Asimilasi VS Integrasi

Kita jadi ingat pada polemik tahun 60-an di kalangan masyarakat Tionghoa. Ketika itu terjadi dua kutub pendapat tentang apa yang harus di lakukan orang-orang Cina di Indonesia,berasimilasi atau berintegrasi.

Kalangan yang mendukung asimilasi berpendapat bahwa “kaum Cina sebaiknya berbaur total dengan pribumi (misalnya:melakukan kawin campur, dll) agar dapat di terima utuh sebagai bagian masyarakat. Jika kaum Cina bisa berasimilasi, maka tak ada lagi istilah etnik minoritas Cina. Konsep ‘asimilasi’ ini antara lain di dukung oleh PK OJONG, salah satu pendiri grup Kompas-Gramedia.

Sebaliknya, para pendukung integrasi menuntut agar “kaum Cina diberi hak untuk mempertahankan identitas dan mengekspresikan kebudayaannya sendiri. Dengan konsep integrasi, etnik Cina diakui sebagai salah satu suku bangsa, ikut memperkaya khazanah budaya nasional, tanpa harus melebur diri melepaskan identitas budaya sendiri.”

Polemik itu tidak hanya terjadi di kalangan etnis Cina, tapi etnis-etnis lain di Indonesia. Tidak ada satu konsensus yang bisa mengakhiri perdebatan itu.

Tetapi seorang anggota KOMNASHAM, Yoseph Adhi Prasetyo berpendapat bahwa, “konsep asimilasi sudah tidak relevan lagi di era reformasi seperti sekarang ini, karena setiap etnis masyarakat sudah mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan kebudayaannya dan melestarikan identitas budaya leluhur.” (TEMPO 25 Mei 2008).

Pendapat anggota KOMNASHAM itu kiranya sangat layak dijadikan rujukan. Termasuk dalam lingkup kecil di kampung kami, tidak ada satu orangpun yang boleh mengintimidasi kami agar mau melepaskan identitas budaya demi kerukunan etnis. Kerukunan etnis diraih dengan cara saling toleransi, teposeliro, dan bukan dengan memaksakan diri berbaur total hingga kita kehilangan entitas budaya leluhur.

Aku orang Jawa (Jawa Barat/Sunda), istriku Melayu. Seperti istri Pak caleg, aku telah berasimilasi. Generasi penerusku tentu telah kehilangan identitas “Sunda asli” atau “Melayu asli”. Tetapi aku tidak berhak mengajak orang lain mengikuti jejakku. Tidak juga seorangpun.

Terus terang, pidato kampanye Pak caleg menyisakan sekelumit keraguan dalam benakku,….mengapa beliau mengangkat isu konflik etnis sebagai bahan kampanyenya, jangan-jangan…..justru beliaulah yang berpotensi jadi provokatornya???